0
0
Perdebatan mengenai sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia kembali menghangat, berpusat pada dua pilihan utama: sistem proporsional terbuka (coblos caleg) dan sistem proporsional tertutup (coblos partai). Keduanya memiliki implikasi yang sangat berbeda terhadap kualitas demokrasi dan representasi.
Sistem proporsional terbuka yang saat ini digunakan, dianggap lebih demokratis karena memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk memilih individu calon legislatif. Namun, sistem ini dikritik karena mendorong politik biaya tinggi, persaingan internal antar caleg, dan melemahkan peran partai politik dalam kaderisasi.
Di sisi lain, sistem proporsional tertutup diusulkan sebagai solusi untuk memperkuat partai politik. Dengan sistem ini, partai memiliki wewenang penuh menentukan siapa yang akan duduk di parlemen berdasarkan nomor urut, yang diharapkan dapat diisi oleh kader-kader terbaik hasil pendidikan politik.
Kritik terhadap sistem tertutup adalah potensi kembalinya oligarki partai, di mana kedekatan dengan ketua umum menjadi lebih penting daripada akuntabilitas kepada pemilih. Rakyat dipaksa “membeli kucing dalam karung”, hanya memilih lambang partai tanpa tahu siapa individu yang akan mewakili mereka.
Mencari jalan tengah bukanlah hal mudah. Wacana seperti sistem proporsional terbuka terbatas atau tertutup terbatas muncul sebagai kompromi. Apa pun sistem yang dipilih, tujuannya haruslah menghasilkan perwakilan yang berkualitas, akuntabel, dan memperkuat kelembagaan demokrasi, bukan sekadar kepentingan sesaat partai politik.
